SANKITA Perkuat Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Advokasi
Manggarai Barat, Maret 2026 — Penguatan kapasitas organisasi penyandang disabilitas menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan perjuangan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilakukan secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Menyadari pentingnya peran tersebut, Yayasan Kita Juga (SANKITA) menyelenggarakan pelatihan keterampilan advokasi bagi organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 Maret 2026, ini diikuti oleh 50 peserta dari tiga organisasi penyandang disabilitas, yaitu Perhimpunan Penyandang Disabilitas Manggarai Barat (PPD), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), dan Komunitas Tuli Labuan Bajo.
Pelatihan ini dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.
Selama ini, organisasi penyandang disabilitas di Manggarai Barat telah memainkan peran penting dalam pendampingan, pemberdayaan, dan advokasi masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperkuat, antara lain keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan, kemampuan melakukan komunikasi dan engagement dengan pemerintah maupun sektor swasta, serta pengalaman dalam menyusun program advokasi yang sistematis dan berbasis kebutuhan komunitas.
Kondisi tersebut membuat penguatan kapasitas menjadi semakin penting. Organisasi tidak hanya dituntut mampu menyampaikan aspirasi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan, membangun strategi, memetakan pihak-pihak yang berpengaruh, serta mendorong perubahan kebijakan secara terarah.
Belajar Menjadikan Advokasi Lebih Strategis
Materi pelatihan dirancang untuk membantu peserta memahami bahwa advokasi bukan sekadar menyampaikan keluhan atau tuntutan. Advokasi membutuhkan proses yang terencana, mulai dari memahami persoalan, menentukan tujuan, memilih strategi, membangun dukungan, hingga mendorong perubahan kebijakan.
Salah satu materi utama yang diberikan adalah strategi advokasi. Peserta mempelajari konsep dasar advokasi, tahapan penyusunan strategi, penentuan tujuan, identifikasi sasaran advokasi, serta cara membangun komunikasi dan engagement dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Peserta juga diperkenalkan pada pentingnya data dan bukti dalam advokasi. Aspirasi yang disampaikan dengan dukungan data akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi organisasi untuk berdialog dengan pemerintah maupun pihak- pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Berangkat dari Kebutuhan Komunitas
Advokasi yang efektif juga harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, pelatihan memberikan perhatian khusus pada asesmen kebutuhan komunitas.
Dalam sesi ini, peserta dilatih untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, kebutuhan, dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas di wilayah masing-masing. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial.
Peserta didorong untuk tidak hanya mengandalkan asumsi, tetapi belajar mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi masalah secara lebih sistematis. Dengan demikian, organisasi dapat menentukan persoalan mana yang paling mendesak dan layak menjadi prioritas advokasi.
Pendekatan ini diharapkan dapat membantu organisasi menyusun program yang benar-benar berangkat dari kebutuhan komunitas, bukan sekadar berdasarkan apa yang dianggap penting oleh organisasi.
Siapa yang Harus Diajak Bekerja Sama?
Salah satu materi yang mendapat perhatian dalam pelatihan adalah pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping).
Dalam melakukan advokasi, organisasi tidak dapat bekerja sendiri. Perubahan kebijakan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, lembaga layanan publik, media, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Melalui stakeholder mapping, peserta belajar mengidentifikasi siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memiliki pengaruh, siapa yang dapat menjadi pendukung, serta pihak mana yang perlu diajak membangun komunikasi.
Pemahaman tersebut membantu organisasi menentukan pendekatan yang lebih tepat. Tidak semua pihak harus didekati dengan cara yang sama. Strategi engagement perlu disesuaikan dengan peran, kepentingan, pengaruh, dan potensi dukungan masing-masing pemangku kepentingan.
Membaca Kebijakan, Menemukan Celah Perubahan
Pelatihan juga memperkuat kemampuan peserta dalam analisis kebijakan.
Peserta diperkenalkan pada cara memahami regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka kemudian diajak melihat hubungan antara kebijakan yang telah tersedia dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Dari proses tersebut, peserta mulai mengidentifikasi adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi berdasarkan kebijakan dan apa yang benar- benar dialami penyandang disabilitas.
Kesenjangan inilah yang kemudian dapat menjadi dasar bagi organisasi untuk menentukan agenda advokasi.
Dengan kemampuan membaca kebijakan, organisasi diharapkan tidak hanya mampu mengatakan bahwa sebuah kebijakan belum berjalan dengan baik, tetapi juga mampu menjelaskan persoalannya, menemukan titik intervensi, menentukan pihak yang bertanggung jawab, dan menyusun strategi untuk mendorong perubahan.
Dari Pelatihan Menuju Rencana Aksi
Pelatihan dilaksanakan secara partisipatif dengan memadukan penyampaian materi, diskusi Edisi September, 4 kelompok, berbagi pengalaman, dan praktik langsung. Peserta didorong untuk menghubungkan setiap materi dengan persoalan yang mereka hadapi dalam pekerjaan organisasi masing-masing.
Pendekatan ini membuat proses pembelajaran tidak berhenti pada teori. Peserta dapat langsung menggunakan persoalan nyata sebagai bahan untuk melakukan asesmen kebutuhan, pemetaan pemangku kepentingan, analisis kebijakan, hingga penyusunan strategi advokasi.
Hasilnya, ketiga organisasi peserta—PPD, Pertuni, dan Komunitas Tuli Labuan Bajo—berhasil menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai dasar untuk melanjutkan kerja advokasi setelah pelatihan.
RTL tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dan konteks masing-masing organisasi. Di dalamnya terdapat isu-isu prioritas yang akan diperjuangkan, strategi engagement dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, serta langkah-langkah yang akan dilakukan setelah pelatihan.
Penyusunan RTL menjadi salah satu capaian penting kegiatan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi mulai mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi rencana aksi yang konkret, terarah, dan dapat dilaksanakan.
Memperkuat Suara
Penyandang Disabilitas Lebih jauh, pelatihan ini diharapkan menjadi bagian dari proses memperkuat posisi organisasi penyandang disabilitas sebagai aktor penting dalam pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat.
Organisasi penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya hadir ketika pemerintah membutuhkan peserta dalam sebuah kegiatan. Mereka perlu terlibat sejak proses identifikasi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan.
Karena itu, penguatan kapasitas advokasi bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan organisasi. Pada akhirnya, tujuan yang lebih besar adalah memastikan suara penyandang disabilitas benar-benar hadir dalam proses pembangunan.
Dengan organisasi yang semakin kuat, strategi advokasi yang lebih terarah, jejaring yang lebih luas, dan kemampuan membaca kebijakan yang lebih baik, penyandang disabilitas diharapkan semakin mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya secara mandiri.
Bagi SANKITA, proses tersebut merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif, setara, dan berdaya—sebuah masyarakat di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan suara dan berpartisipasi dalam menentukan masa depannya.
Salah seorang peserta, Salestinus Mehan, Ketua Pertuni Manggarai Barat, mengatakan, pelatihan ini sangat penting bagi organisasi penyandang disabilitas (OPD), agar penyandang disabilitas semakin percaya diri menyuarakan pendapat- pendapatnya dalam ruang publik.
“Pelatihan ini sangat penting bagi organisasi penyandang disabilitas (OPD), agar penyandang disabilitas semakin percaya diri menyuarakan pendapat-pendapatnya dalam ruang publik. Bahkan agar terus dilakukan sebagai kegiatan rutin,”kata Sales Mehan.
Martinus Ebar, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Manggarai Barat (PPD) juga menyampaikan, pelatihan ini sangat penting agar para penyandang disabilitas mengetahui dengan siapa dia bekerja, membangun jejaring dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
“pelatihan ini sangat penting agar para penyandang disabilitas mengetahui dengan siapa dia bekerja, membangun jejaring dan memperkuat kapasitas kelembagaan,”kata Martinus.
